Badan usaha berupa Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan usaha yang memiliki badan hukum. Hal ini berarti bahwa ada Undang – Undang Perseroan Terbatas yang mengaturnya yaitu Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007. Beberapa hal mengenai perseroan terbatas (PT) dan undang – undang yang mengaturnya antara lain:

Pengertian perseroan terbatas (PT)

Pengertian Perseroan Terbatas (PT) adalah sebuah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, di mana didirikan berdasarkan adanya perjanjian. PT melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi seluruhnya dalam saham. Sebagai perusahaan berbadan hukum, PT menjadi subyek hukum uang mendukung hak dan kewajibannya sebagai badan hukum.

Prosedur pendirian PT

Untuk mendirikan sebuah PT, Anda perlu memiliki akta resmi dari notaris yang berisi berbagai detail usaha, yang kemudian disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Indonesia. Beberapa syarat agar Anda mendapat izin dari Menteri Hukum dan HAM antara lain :
• Akta pendirian memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Undang – Undang Perseroan Terbatas.
• PT tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan
• Jumlah minimal modal yang disetor adalah 25% dari modal dasar.

Unsur – unsur PT

Menurut Undang – undang, suatu badan usaha dapat disebut PT apabila memenuhi unsur – unsur diantaranya :
• Berbentuk badan hukum yang merupakan persekutuan modal
• Melakukan kegiatan usaha
• Didirikan dengan dasar perjanjian
• Modalnya terbagi dalam saham – saham
• Memenuhi persyaratan material pendirian PT yang ditetapkan dalam Undang – Undang

Perbedaan UU perseroan terbatas yang lama dan baru

Antara UU Perseroan Terbatas yang lama (UUPT No. 1 Tahun 1995) dengan yang baru (UUPT No. 40 Tahun 2007), ada beberapa perbedaan yang bersifat penyempurnaan. Beberapa perbedaan UUPT lama dan baru ada pada pengesahannya. Pada UU lama, untuk memperoleh pengesahan, para pendiri harus mengajukan permohonan tertulis dengan lampiran akta pendirian perseroan. Sementara pengesahan badan hukum menurut UUPT yang baru, para pendiri PT dapat mengajukan permohonan secara elektronik kepada Menteri Hukum dan HAM dengan mengisi format isian yang sudah ditentukan dalam Undang – Undang Perseroan Terbatas.

CategoryHukum, Jasa

© 2018 Legals.id

                

Hubungi Kami
web stats